Wamenkeu Klaim Belanja Pemerintah Pusat Hemat Rp 100 T Berkat Efisiensi

Jakarta –

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim berhasil menghemat belanja pemerintah pusat Rp 100 triliun sepanjang 2025. Hal ini terjadi berkat kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun lalu sebesar Rp 306,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, menjelaskan belanja pemerintah pusat di APBN 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun. Kemudian berdasarkan laporan sementara (lapsem) Rp 2.663,4 triliun dengan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Desember 2026 sebesar Rp 2.602,3 triliun.

“APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya, dari yang diperkirakan Rp 2.701,4 triliun, dia kemudian mencapai Rp 2.602,3 triliun. Jadi, kita berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi anggaran ini dilakukan terhadap belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer daerah. Namun, Suahasil menegaskan, efisiensi ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar, dan belanja bantuan sosial.

“Untuk itu, maka sebagian dari blokir itu kita buka kembali, dan yang dibuka kembali adalah sekitar Rp 206,4 triliun dari Rp 306 triliun tersebut. Supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan, dan ditambah lagi dengan beberapa belanja tambahan,” imbuhnya.

Suahasil menambahkan, efisiensi anggaran dilakukan secara fleksibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Blanja K/L mencapai Rp 1.500,4 triliun atau tumbuh 13,3% dengan rincian belanja barang Rp 564,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 186,6 triliun. Sementara, belanja pegawai dan pembayaran pensiunan masing-masing Rp 321,3 triliun dan Rp 166,5 triliun.

Lihat juga Video: Arahan Prabowo Perketat Belanja Negara, Izinkan untuk 3 Kriteria

(ahi/ara)